Peraturan Pemerintah tentang ASI Eksklusif

Salah satu tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millenium adalah menurunkan angka kematian anak. Pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif merupakan salah satu upaya menurunkan kejadian morbiditas dan mortalitas pada anak.

Tetapi pada kenyataannya, tidak semua bayi mendapatkan ASI secara eksklusif. Tempat bersalin sebagai sarana kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang keberhasilan pemberian ASI eksklusif, karena disana bayi mendapatkan asupan pertama diawal kelahirannya. Pelaksana kesehatan baik itu dokter, bidan, maupun perawat adalah tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan dan melakukan kontak pertama pada bayi baru lahir. Oleh sebab itu, pelaksana kesehatan menjadi kunci utama dalam pemberian asupan bayi baru lahir di tempat bersalin. Pada penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Fikawati dan Syafiq, tenaga kesehatan penolong persalinan merupakan faktor pendorong keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

Data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) tahun 2012 menyebutkan bahwa bayi usia 0-1 bulan yang mendapat ASI eksklusif hanya 50,8% dan 31,5% bayi usia 0-1 bulan mendapat ASI dan susu cair. Sedangkan bayi yang mendapat ASI eksklusif hingga usia 6 bulan hanya 27,1%. Hal ini jauh dari target pencapaian pemerintah yaitu sebesar 80%.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak bagi bayi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2012 mengenai Pemberian ASI Eksklusif. PP tersebut menguraikan mengenai pemberian ASI eksklusif, indikasi diperbolehkannya pemberian susu formula, serta sanksi yang didapat jika tidak melaksanakan hal-hal yang dimaksudkan dalam PP ini. Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang.

Pelaksana kesehatan merupakan salah satu pelaku dalam kebijakan Pemerintah, yang dalam tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan Peraturan yang telah dibuat. Oleh sebab itu, sebagai pelaksana kesehatan hendaknya kita berupaya dengan maksimal mengimplementasikan PP tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita.

DAFTAR PUSTAKA :

Fikawati, Sandra dan Syafiq, Ahmad. Kajian Implementasi Kebijakan ASI Eksklusif dan IMD di Indonesia. FKM UI: Juni 2010 BPS, BKKBN, Kemenkes. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012. Jakarta: Desember 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif. http://www.depkes.go.id/downloads/PP%20ASI.pdf.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s